Manado, Lintaslestari.com – Komitmen menghadirkan hunian layak dan berkeadilan bagi masyarakat terus diperkuat. Pada 27 Februari 2026, Gubernur Sulawesi Utara melakukan pertemuan intensif dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, guna memastikan percepatan program perumahan di Provinsi Sulawesi Utara.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang akan segera direalisasikan, menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, aparatur negara, hingga pelaku usaha dan pengembang lokal.
Hunian untuk Semua Lapisan
Dalam tahap awal, pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan segera dimulai di Manado. Program ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan hunian layak di kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan.
Selain itu, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mengalami peningkatan signifikan dengan total alokasi mencapai 8.000 unit rumah bagi warga Sulut. Peningkatan ini diharapkan mampu mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai kabupaten/kota.
Tak hanya itu, sebanyak 7.000 unit rumah subsidi akan dialokasikan melalui skema BP TAPERA. Dari jumlah tersebut, sekitar 400–600 unit dikhususkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, atlet, serta tokoh agama sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka.
Dukungan bagi UMKM dan Pengembang Lokal
Dalam rangka mempercepat pembangunan rumah rakyat, pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan bagi sektor usaha dan pengembang. Subsidi bunga pinjaman bagi UMKM ditetapkan hanya 5 persen, sehingga pelaku usaha dapat lebih leluasa mengakses pembiayaan.
Sementara itu, pengembang lokal akan memperoleh dukungan pembiayaan hingga Rp50 miliar guna mempercepat realisasi pembangunan perumahan rakyat di Sulut. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjawab kebutuhan hunian.
Respons Cepat bagi Warga Terdampak Banjir
Sebagai bentuk respons cepat terhadap bencana, pemerintah juga berencana membangun rumah susun khusus bagi warga Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang terdampak banjir pada awal tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya pemulihan dan penataan hunian yang lebih aman dan layak bagi masyarakat terdampak.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, dijadwalkan melakukan kunjungan langsung ke Sulawesi Utara pada April 2026 untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan provinsi yang lebih sejahtera melalui penyediaan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tofan Angkobos
Kaperwil Sulut
Lintas Adat & Budaya
