Lintaslestari.news – Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap desa semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya alokasi dana desa dan kewenangan pemerintahan yang semakin luas di tingkat lokal.Senin 23/02/2026
Idealnya, peningkatan ini menuntut tata kelola yang tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga membawa dampak positif yang nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik, motor pembangunan, serta penjaga kesejahteraan warganya.
Namun, di balik narasi optimisme ini, mulai muncul berbagai dinamika di lapangan yang patut menjadi perhatian bersama. Sebuah fenomena mengkhawatirkan perlahan menampakkan diri: banyak desa yang terlihat sangat baik dalam laporan dan pencatatan administrasi, namun pelayanan publiknya belum maksimal. Pemanfaatan aset desa seringkali belum optimal, bahkan kadang terlantar, serta dampak program-program pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas.
Kondisi seperti ini, meskipun tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum, dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, menjadi indikator penting untuk segera dilakukan evaluasi mendalam. Ini adalah sinyal bahwa ada ketidakselarasan antara capaian di atas kertas dengan realitas di tengah-tengah warga desa.
JABATAN DESA ADALAH AMANAH PELAYANAN
Jabatan sebagai Kepala Desa atau perangkat desa bukanlah sekadar posisi manajerial yang mengurusi administrasi semata, melainkan sebuah amanah pelayanan yang besar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 26 ayat (4), dengan jelas menguraikan kewajiban seorang Kepala Desa. Mereka tidak hanya dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara tertib, tetapi juga melaksanakan pembangunan demi kemajuan desa, membina masyarakat agar lebih berdaya, dan yang terpenting, meningkatkan kesejahteraan seluruh warga.
Ini menegaskan bahwa esensi dari jabatan desa adalah sebagai pelaksana pelayanan publik, bukan hanya pengumpul berkas atau penanda tangan laporan. Setiap kebijakan, setiap program, dan setiap kegiatan di desa harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.
ASET DESA HARUS MEMBERI MANFAAT
Aset desa, baik berupa tanah, bangunan, peralatan, atau kekayaan lainnya, merupakan potensi besar yang seharusnya dapat digali dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Merujuk pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 5 secara eksplisit menyatakan bahwa aset desa wajib berdaya guna, berhasil guna, dan memberi manfaat. Artinya, aset-aset ini tidak boleh hanya sekadar tercatat dalam inventaris tanpa fungsi yang jelas.
Ketika sebuah aset desa hanya terpampang di daftar tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan desa, fasilitas umum, atau kegiatan produktif masyarakat, maka hal tersebut menjadi ruang evaluasi yang penting. Pengelolaan kekayaan publik harus transparan dan akuntabel, memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki desa benar-benar berfungsi optimal dan memberikan nilai tambah bagi warganya.
LAPORAN HARUS SESUAI REALITAS
Integritas dalam pelaporan adalah fondasi utama akuntabilitas. Undang-Undang Desa Pasal 27 menggarisbawahi bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan secara benar. Laporan pertanggungjawaban, baik itu laporan keuangan maupun laporan pelaksanaan kegiatan, harus mencerminkan kondisi dan capaian yang sebenarnya di lapangan.
Akuntabilitas administrasi tidak akan bernilai jika tidak sejalan dengan realitas yang ada. Laporan yang hanya indah di atas kertas namun bertolak belakang dengan kondisi masyarakat atau proyek yang mangkrak, akan menggerus kepercayaan publik dan membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, verifikasi lapangan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan laporan menjadi sangat krusial.
PELAYANAN ADALAH KEWAJIBAN
Pelayanan publik merupakan hak mendasar setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 15, secara tegas menyatakan bahwa pelayanan publik wajib diberikan secara berkualitas, tepat waktu, dan tidak diskriminatif. Ini berlaku untuk semua jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa, mulai dari pengurusan surat-menyurat, bantuan sosial, hingga akses terhadap fasilitas umum.
Apabila pelayanan yang diberikan oleh aparat desa masih belum optimal—misalnya proses yang lambat, prosedur yang berbelit, atau adanya diskriminasi—maka ini bukan lagi sekadar masalah ketidakefisienan, melainkan bisa masuk dalam kategori kelalaian yang perlu dievaluasi secara serius dalam tata kelola pemerintahan desa. Hak masyarakat atas pelayanan prima harus dijamin sepenuhnya.
DIMENSI KEUANGAN NEGARA
Pengelolaan dana desa dan aset desa sejatinya adalah bagian dari pengelolaan keuangan negara, yang tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Setiap rupiah yang masuk dan keluar, serta setiap aset yang dikelola, harus memberikan nilai terbaik bagi publik.
Aset dan program desa yang tidak memberi manfaat optimal atau bahkan terabaikan, berpotensi menimbulkan kerugian nilai publik. Kerugian ini bisa berupa hilangnya potensi pendapatan, menurunnya kualitas fasilitas umum, atau tidak tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, efisiensi dan efektivitas penggunaan dana harus selalu menjadi prioritas.
POTENSI RISIKO HUKUM
Dalam konteks yang lebih serius, pengabaian fungsi jabatan dan kelalaian dalam pengelolaan desa dapat memiliki konsekuensi hukum yang berat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat beberapa pasal relevan yang dapat menjerat pejabat yang menyalahgunakan wewenang atau mengabaikan kewajibannya. Misalnya, Pasal 603 mengenai penyalahgunaan kewenangan, Pasal 604 tentang pengabaian kewajiban jabatan, Pasal 605 yang mengatur tentang tidak menjalankan kewajiban pelayanan publik, dan Pasal 606 mengenai kelalaian yang menimbulkan kerugian negara.
Lebih jauh lagi, jika pengabaian kewajiban atau penyalahgunaan wewenang tersebut merugikan keuangan negara, pelakunya dapat dikenai pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 3. Ini menunjukkan bahwa ada batasan yang jelas antara kelalaian administratif dan pelanggaran hukum yang bisa berujung pada sanksi pidana.
MASYARAKAT BERHAK MENGAWASI
Partisipasi aktif masyarakat adalah pilar penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik. Undang-Undang Desa Pasal 68 secara eksplisit memberikan hak kepada masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa, memperoleh informasi yang akurat dan transparan, serta menyampaikan aspirasi, saran, dan kritik. Hak-hak ini merupakan instrumen penting bagi masyarakat untuk memastikan bahwa desa benar-benar melayani mereka dan tidak menyimpang dari tujuan awal.
Masyarakat harus diberikan ruang dan kemudahan untuk menyuarakan pandangan mereka, baik melalui musyawarah desa, forum-forum warga, maupun saluran pengaduan resmi. Tanpa pengawasan dari masyarakat, potensi penyimpangan atau inefisiensi akan semakin besar.
JALUR RESMI PENGADUAN
Apabila masyarakat menemukan indikasi kuat bahwa pelayanan tidak berjalan semestinya atau aset desa tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, tersedia jalur resmi untuk menyampaikan pengaduan. Masyarakat dapat melapor kepada Inspektorat Daerah. Lembaga ini memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, termasuk desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Melalui Inspektorat Daerah, setiap pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan atau bahkan penindakan hukum jika terbukti ada pelanggaran.
Pada akhirnya, administrasi yang rapi dan tertib hanyalah salah satu sisi dari koin tata kelola pemerintahan yang baik. Sisi lainnya yang tak kalah penting adalah pelayanan nyata, yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Desa yang kuat dan berdaya bukanlah desa yang hanya memiliki laporan keuangan dan program kerja yang sempurna di atas kertas, melainkan desa yang kehadirannya mampu memberikan pelayanan terbaik, menciptakan manfaat nyata, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya.
Oleh karena itu, pengawasan publik yang efektif, partisipasi aktif masyarakat, serta komitmen dari aparatur desa untuk senantiasa transparan dan akuntabel, menjadi bagian tak terpisahkan dalam memastikan roda pemerintahan desa berjalan sesuai rel dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Ferdinand Sahempa
