MINAHASA, Lintaslestari.news— Pemerintah Kabupaten Minahasa resmi memasuki tahapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Tahap awal tersebut ditandai dengan pelaksanaan entry meeting bersama tim pemeriksa dari Ditjen PKN VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (12/2/2026).
Kegiatan yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting itu diikuti langsung oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S, dari ruang kerjanya. Kehadiran pimpinan daerah dalam pertemuan pembuka audit tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan secara terbuka dan akuntabel.
Dalam agenda tersebut, Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, bersama Inspektur Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Jajaran pimpinan perangkat daerah turut mengikuti jalannya pertemuan sebagai bentuk kesiapan kolektif menghadapi proses audit.
Entry meeting merupakan tahapan awal sebelum tim BPK melakukan pemeriksaan terperinci terhadap laporan keuangan daerah. Dalam proses ini, tim auditor akan menelaah berbagai dokumen penting, mulai dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, hingga catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025.
Wakil Bupati Minahasa menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung. Seluruh perangkat daerah diminta kooperatif serta memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang dibutuhkan auditor.
Sementara itu, jajaran Inspektorat dan BPKAD disebut telah melakukan berbagai persiapan internal guna memastikan administrasi dan sistem pengendalian berjalan sesuai ketentuan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
Pemeriksaan oleh BPK ini bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Minahasa pun optimistis dapat mempertahankan capaian positif dalam pengelolaan keuangan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada publik.(RB)
