Luwu (Sulsel), Lintaslestari.news — Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, menjadi pusat pelayanan pengambilan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi petani melalui sistem barcode. Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran serta mendukung kebutuhan operasional sektor pertanian.
Pelayanan tersebut diperuntukkan bagi petani yang telah terdata dan memiliki barcode sebagai tanda hak akses pengambilan BBM bersubsidi. Setiap petani yang datang ke BPP Bajo diwajibkan menunjukkan barcode untuk diverifikasi sebelum proses pengambilan BBM dilakukan.
Penerapan sistem barcode ini merupakan bagian dari mekanisme pendataan dan pengendalian distribusi BBM subsidi. Dengan sistem tersebut, pemerintah berupaya menertibkan penyaluran agar sesuai peruntukan dan meminimalkan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi di sektor pertanian.
Keberadaan pelayanan di BPP Bajo dinilai memberikan kemudahan bagi petani, terutama mereka yang membutuhkan BBM untuk operasional alat dan mesin pertanian. Seluruh proses pelayanan dipusatkan di satu lokasi, sehingga memudahkan koordinasi sekaligus pendataan petani penerima BBM subsidi.
Sebagai lembaga pendamping petani, BPP Bajo memiliki peran penting dalam pelaksanaan layanan ini. Petugas dan penyuluh pertanian memberikan pendampingan administrasi serta penjelasan teknis terkait penggunaan barcode dan prosedur pengambilan BBM. Bagi petani yang belum memahami mekanisme tersebut, pendampingan dilakukan langsung di lokasi pelayanan.
Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih diperlukan penyesuaian dan peningkatan pemahaman di kalangan petani. Tidak semua petani memiliki tingkat literasi administrasi yang sama, sehingga peran aktif petugas penyuluh menjadi kunci agar pelayanan berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
Pelayanan pengambilan BBM bersubsidi menggunakan sistem barcode di BPP Bajo diharapkan mampu menunjang keberlanjutan aktivitas pertanian di Kecamatan Bajo. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak serta mendukung efisiensi dan akuntabilitas distribusi energi di sektor pertanian.
(RED)
