Mamuju, Lintaslestari.news Keputusan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 742 juta untuk rehabilitasi lapangan tenis memunculkan kritik dari DPRD Mamuju. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, proyek ini dinilai tidak berada dalam daftar kebutuhan mendesak masyarakat.
Anggota DPRD Mamuju, Sugianto, menilai bahwa pengalokasian dana hampir tiga perempat miliar untuk perbaikan fasilitas olahraga tidak mencerminkan skala prioritas yang tepat. Menurut dia, masih banyak sektor esensial yang menuntut perhatian pemerintah daerah.
Efisiensi Anggaran Dipertanyakan
Sugianto menegaskan bahwa pemda seharusnya lebih hati-hati menyusun program pembangunan pada situasi ketika ruang fiskal daerah menurun.
“Rehabilitasi lapangan tenis bukan kebutuhan mendesak. Saat ruang fiskal terbatas, mestinya pemerintah memprioritaskan sektor yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya, mengutip laporan Detik.
Ia menyebut sejumlah sektor yang membutuhkan dukungan anggaran lebih besar, seperti pendidikan, infrastruktur dasar, dan layanan publik. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan di sektor-sektor tersebut akan lebih dirasakan oleh masyarakat luas dibandingkan fasilitas olahraga yang tidak bersifat urgensi tinggi.
Penentuan Prioritas Pembangunan Disorot
Kritik tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pembangunan. DPRD menekankan pentingnya transparansi dalam penentuan prioritas anggaran, agar penggunaan APBD benar-benar efektif dan tidak menimbulkan polemik.
Sugianto menilai bahwa kesenjangan pandangan antara legislatif dan eksekutif terhadap proyek ini menunjukkan lemahnya konsolidasi dalam merumuskan prioritas pembangunan.
Konteks Proyek dan Kebutuhan Masyarakat
Proyek rehabilitasi lapangan tenis yang diprakarsai Disdikpora disebut bertujuan meningkatkan kualitas fasilitas olahraga di Mamuju. Namun, kritik DPRD menilai bahwa manfaat proyek tersebut tidak sebanding dengan beban fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
Menurut DPRD, fasilitas olahraga memang penting, tetapi alokasi anggaran harus mempertimbangkan tingkat urgensi serta kebutuhan dasar masyarakat yang masih belum terpenuhi secara memadai, terutama pascabencana dan di tengah pemulihan ekonomi daerah.
Menanti Penjelasan Resmi Pemkab
Hingga laporan ini disusun, pemerintah daerah belum menyampaikan penjelasan terbuka mengenai dasar pemilihan proyek rehabilitasi lapangan tenis sebagai prioritas anggaran. DPRD meminta Pemkab Mamuju memberikan argumentasi yang komprehensif agar publik memahami arah kebijakan penganggaran dan alasan penetapan proyek tersebut.
DPRD berharap adanya keseimbangan dalam perencanaan program, sehingga pembangunan fasilitas penunjang seperti sarana olahraga tidak mengesampingkan kebutuhan utama masyarakat. (RED)
