Jakarta, Lintaslestari.news – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 yang memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan ekonomi hijau, ekonomi karbon, serta penguatan perdagangan karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) dan bursa nilai ekonomi karbon.
Seperti diketahui, dalam Sidang Tahunan DPR RI, MPR RI, dan DPD RI, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terus menggerakkan ekonomi hijau melalui pembangunan ekosistem nilai ekonomi karbon.
“Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem Registri Unit Karbon dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya di hadapan Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8).
Eddy menilai pernyataan Presiden tersebut merupakan komitmen politik yang kuat bahwa ekonomi karbon harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional, bukan lagi semata-mata sebagai instrumen untuk mencapai target penurunan emisi.
Saya sangat mengapresiasi perhatian Presiden terhadap ekonomi karbon. Ini sejalan dengan apa yang selama ini saya dorong bahwa ekonomi karbon harus kita jadikan salah satu pilar ekonomi baru Indonesia. Dekarbonisasi harus dilihat dalam cara pandang luas sebagai isu lingkungan sekaligus peluang untuk menciptakan investasi, penerimaan negara, lapangan kerja, dan sumber pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Eddy.
Dalam konteks tersebut, Doktor Ilmu Politik UI ini menyebut kehadiran SRUK merupakan langkah yang sangat strategis. Sistem tersebut diperlukan untuk memastikan setiap unit karbon yang diperdagangkan memiliki pencatatan, verifikasi, dan keterlacakan yang jelas sehingga membangun kepercayaan pasar.
SRUK adalah fondasi kepercayaan terhadap pasar karbon Indonesia. Kalau kita ingin menarik investasi dan menjadikan karbon sebagai komoditas ekonomi yang kredibel, maka integritas data, transparansi, keterlacakan, dan standar internasional harus menjadi prinsip utama,” tegasnya.
Eddy menambahkan, penguatan SRUK harus berjalan beriringan dengan kepastian regulasi, kesiapan proyek karbon, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, banyak proyek karbon telah berada dalam tahap persiapan teknis, finansial, dan kelembagaan sehingga Indonesia harus memastikan proyek-proyek tersebut memiliki jalur yang jelas menuju monetisasi karbon dan integrasi ke dalam sistem nasional.
Wakil Ketua Umum PAN ini menjelaskan, Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk membangun ekonomi karbon. Kekayaan hutan, lahan gambut, mangrove, potensi energi terbarukan, pengelolaan sampah, hingga teknologi seperti Carbon Capture and Storage (CCS) dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi rendah karbon.
“Pesan Presiden hari ini harus kita tindak lanjuti dengan kerja konkret. Dengan potensi karbon yang besar maka nilai ekonominya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus membangun pasar karbon yang kredibel, kompetitif, dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia,” tutupnya.
(Humas MPR-RI)
