Buru, (MALUKU) Lintaslestari.news- 12 April 2026 — Mayoritas Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar 10 Kecamatan kabupaten buru, saat Dikonfirmasi menyampaikan keterangan Pers kepada wartawan media kami bahwa, Kami Mayoritas Hak suara penuh sangat kecewa terhadap sikap pimpinan sidang dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI Partai Golkar Kabupaten Buru.
Kami Mayoritas Pimpinan Kecamatan partai Golkar,, menilai terdapat kejanggalan dalam jalannya sidang pleno yang digelar pada malam sebelumnya. Menurutnya, forum sempat diskors dengan tujuan memberikan ruang bagi pimpinan sidang untuk berkoordinasi dengan DPD I tingkat provinsi terkait belum adanya keputusan penetapan bakal calon menjadi calon ketua.
“Dalam sidang pleno semalam, kami memahami bahwa skorsing dilakukan agar pimpinan sidang dapat berkoordinasi dengan DPD provinsi. Namun hingga malam hari, tidak ada kejelasan terkait kelanjutan Musda,” ujarnya.
Lebih lanjut, kami Mayoritas Pimpinan Kecamatan partai Golkar pada 10 Kecamatan mempertanyakan transparansi pimpinan sidang dalam mengambil langkah-langkah strategis selama proses Musda berlangsung. bahkan menduga adanya indikasi keberpihakan terhadap salah satu bakal calon, yakni Jaidun Sa’nun, yang disebut-sebut terancam tidak lolos sebagai bakal calon.
“Kami mayoritas pimpinan kecamatan melihat ada indikasi keberpihakan. Hal ini tentu mencederai prinsip demokrasi dalam tubuh partai,” tegasnya.
Selain itu, pihak-pihak mayoritas 10 pimpinan kecamatan partai Golkar yang hadir dalam musda VI juga menyoroti informasi yang beredar terkait keberangkatan sejumlah pihak, termasuk Unsur Pimpinan DPD I, ke Ambon di tengah belum selesainya agenda sidang pleno. Ia mempertanyakan dasar dari langkah tersebut, yang dinilai dapat menimbulkan spekulasi di kalangan peserta Musda VI,
“Kami mendengar ada pihak yang meninggalkan lokasi sidang menuju Ambon tanpa penjelasan resmi. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” katanya.
Kami Mayoritas Pimpinan Kecamatan partai Golkar 10 Kecamatan juga mengungkapkan bahwa Steering Committee sebelumnya telah mencapai kesepakatan yang rencananya akan disampaikan dalam sidang pleno keempat. Namun, agenda tersebut tidak terlaksana akibat ketidakhadiran pimpinan sidang dan pihak terkait.
Atas kondisi tersebut, ia mengingatkan agar seluruh pihak dapat menjaga integritas dan marwah partai. Menurutnya, dinamika yang tidak transparan berpotensi merusak soliditas Partai Golkar ke depan.
“Kami berharap semua pihak dapat bersikap terbuka dan mengedepankan kepentingan partai, bukan kepentingan pribadi atau kelompok,” pungkasnya.*
