Jakarta, Lintaslestari.news – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurutnya, fasilitas tersebut semestinya tidak diberikan kepada warga binaan jika memang berada di luar ketentuan yang berlaku.
“Saya prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya hal itu sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan,” ujar Muzani, saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Minggu, 27 September 2026.
Muzani melihat adanya respons cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. “Dan saya lihat ada respons yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik,” katanya.
Muzani mengaku belum mengetahui secara pasti kebenaran informasi tersebut. Yakni terkait penjelasan pihak lapas yang menyebut fasilitas tersebut merupakan rumah dinas bagi pejabat lapas.
“Saya tidak tahu, karena rumah dinas lapas itu biasanya tidak jauh-jauh dari situ. Apakah benar atau tidak, saya tidak bisa berkomentar karena saya tidak paham,” ujarnya.
Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat. Menurutnya, kementerian atau lembaga terkait perlu menjelaskan secara terbuka fasilitas dan sarana yang menjadi hak penghuni lapas.
“Saya kira mungkin harus dijelaskan tentang fasilitas apa saja yang diberikan oleh lapas kepada para penghuni. Sehingga jika ada yang melebihi dari kapasitas itu, tentu bisa diingatkan,” katanya
Tapi sebaliknya, jika ada yang kurang dari fasilitas yang diharapkan, tentu bisa dipertanyakan. Ada baiknya kementerian ataupun lembaga menjelaskan tentang beberapa fasilitas dan sarana yang didapatkan oleh seorang penghuni lapas,” ujar Muzani melanjutkan.
(Red)
