SUBJUDUL:
Arus informasi digital membuat sebuah narasi dapat dipercaya hanya karena ramai dibicarakan. Padahal secara hukum, kebenaran harus dibangun melalui fakta, verifikasi, alat bukti dan proses yang adil.
TANGERANG , Lintaslestari.news – Fenomena informasi viral semakin memengaruhi cara masyarakat menilai sebuah peristiwa. Narasi yang berulang kali muncul di media sosial, memperoleh banyak tayangan, komentar dan dukungan warganet tidak jarang kemudian dianggap sebagai kebenaran. Padahal, secara hukum, viralitas tidak identik dengan fakta yang telah terbukti. Dalam sistem hukum, suatu tuduhan, peristiwa maupun dugaan pelanggaran tetap harus diuji melalui fakta, keterangan para pihak, alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Viralitas memang dapat membuka perhatian publik terhadap suatu persoalan, bahkan mendorong lembaga negara untuk merespons lebih cepat. Namun, tekanan opini publik tidak dapat menggantikan proses pembuktian maupun kewenangan lembaga penegak hukum.
VIRAL BUKAN ALAT BUKTI
Banyaknya orang yang mempercayai suatu narasi tidak otomatis menjadikan narasi tersebut benar.
Kebenaran hukum tidak dibangun dari jumlah tanda suka, komentar, unggahan ulang atau seberapa sering sebuah isu muncul di beranda media sosial.
Dalam proses hukum, setiap tuduhan harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti. Prinsip praduga tak bersalah juga tetap harus dijaga agar seseorang tidak dinyatakan bersalah hanya karena telah menjadi sasaran opini publik.
Hal yang sama berlaku terhadap pihak yang mengaku sebagai korban. Viralitas dapat membantu sebuah kasus mendapat perhatian, tetapi penyelesaian tetap memerlukan verifikasi, pemeriksaan fakta dan tindakan dari lembaga yang berwenang.
ALGORITMA TIDAK MENENTUKAN KEBENARAN
Media sosial bekerja dengan sistem algoritma yang mendorong konten berdasarkan tingkat keterlibatan pengguna.
Konten yang memancing emosi, kemarahan, ketakutan atau rasa penasaran cenderung lebih cepat menyebar dibandingkan informasi yang membutuhkan penjelasan panjang dan verifikasi.
Kondisi tersebut membuat masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang sedang viral.
Foto, video, potongan rekaman maupun pernyataan tertentu dapat kehilangan konteks ketika dibagikan secara berulang tanpa penjelasan mengenai waktu, lokasi maupun latar belakang kejadian.
Karena itu, popularitas sebuah konten hanya menunjukkan bahwa informasi tersebut mendapat perhatian luas. Popularitas tidak otomatis membuktikan kebenaran faktual maupun kebenaran hukum.
MEDIA WAJIB MELAKUKAN VERIFIKASI
Di tengah derasnya arus informasi digital, media memiliki tanggung jawab yang semakin besar.
Media profesional tidak cukup hanya menyalin informasi yang sedang ramai di media sosial. Informasi tetap harus melalui proses konfirmasi, verifikasi sumber, pemeriksaan dokumen dan pemberian ruang kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan.
Prinsip keberimbangan juga penting agar media tidak berubah menjadi perpanjangan opini publik yang belum teruji.
Kecepatan dalam menyampaikan berita tidak boleh mengalahkan ketepatan informasi.
Kesalahan pemberitaan dapat menimbulkan dampak besar, mulai dari rusaknya reputasi seseorang, konflik sosial, tekanan terhadap proses hukum hingga terbentuknya opini publik yang sulit dikoreksi meskipun fakta sebenarnya kemudian terungkap.
MASYARAKAT PERLU KRITIS
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas informasi.
Sebelum mempercayai atau menyebarkan sebuah informasi, masyarakat sebaiknya memeriksa siapa sumber awalnya, kapan peristiwa terjadi, di mana lokasi kejadian, apakah terdapat dokumen pendukung dan apakah pihak lain yang terkait telah memberikan penjelasan.
Informasi yang viral tetap harus diperlakukan sebagai informasi yang perlu diuji apabila belum melalui proses verifikasi.
Masyarakat juga perlu membedakan antara opini, dugaan, tuduhan dan fakta yang telah terbukti.
HUKUM TIDAK BOLEH MENJADI PENGADILAN MEDIA SOSIAL
Media sosial dapat menjadi sarana penting untuk mengungkap persoalan, mempercepat perhatian publik dan mendorong lembaga negara bekerja lebih transparan.
Namun media sosial tidak dapat menggantikan lembaga penyelidikan, proses pembuktian maupun pengadilan.
Tekanan publik dapat menjadi pengingat agar aparat dan lembaga negara bekerja profesional. Tetapi keputusan hukum tetap harus didasarkan pada fakta, alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Ketika opini publik lebih dahulu membentuk kesimpulan sebelum proses hukum selesai, risiko munculnya “pengadilan media sosial” menjadi semakin besar.
Dalam kondisi tersebut, seseorang dapat lebih dulu dianggap bersalah atau benar hanya karena narasi tertentu lebih dominan di ruang digital.
KEBENARAN TIDAK DITENTUKAN OLEH SUARA PALING RAMAI
Di era digital, kemampuan membedakan antara viralitas dan kebenaran menjadi semakin penting.
Sebuah informasi dapat menjadi viral dalam hitungan menit, sementara proses verifikasi membutuhkan waktu lebih panjang.
Namun justru pada titik itulah kehati-hatian diperlukan.
Viral boleh menjadi pintu masuk perhatian publik, tetapi kebenaran tetap harus ditemukan melalui fakta, verifikasi dan pembuktian.
Hukum tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling ramai bersuara, tetapi oleh apa yang dapat dibuktikan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Red)
KETERANGAN FOTO:
Ilustrasi derasnya informasi media sosial dan proses verifikasi hukum. Viralitas sebuah informasi tidak otomatis menjadikannya benar secara faktual maupun hukum. Foto: Ilustrasi.
CATATAN REDAKSI:
Naskah ini merupakan artikel edukasi mengenai literasi digital, verifikasi informasi dan prinsip pembuktian dalam hukum.
PENULIS:
Mahpudin
