Ternate (Maluku Utara ) Lintaslestari.news – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa tantangan birokrasi saat ini tidak lagi cukup dijawab dengan kemampuan administratif semata. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki keterampilan teknis yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di lapangan.
Penegasan itu disampaikan Sherly saat membuka Alignment Forum sekaligus Pelatihan Dasar (Latsar) bagi 317 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Bela Hotel, Ternate, Rabu 29 Juli 2026.
Kegiatan yang mengusung tema Membangun Profil Daerah yang Adaptif tersebut merupakan kolaborasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Biro Organisasi Provinsi Maluku Utara sebagai langkah menyelaraskan arah pengembangan kompetensi ASN.
Dalam sambutannya, Sherly mengungkapkan masih terdapat kesenjangan kompetensi di lingkungan ASN berdasarkan hasil evaluasi dan wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah aparatur.
Ia mengibaratkan pemerintah sebagai sebuah kapal, sementara ASN merupakan mesin penggeraknya. Karena itu, kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional.
“Salah satu kekurangan yang kita miliki adalah skill teknis yang benar-benar dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan,” ujar Sherly.
Menurutnya, sebagian besar ASN masih memiliki kompetensi yang bersifat umum, meski berasal dari berbagai latar belakang pendidikan seperti pertanian maupun perikanan. Padahal, pemerintah membutuhkan aparatur yang memiliki keahlian lebih spesifik agar mampu menjawab tantangan pembangunan secara efektif.
Karena itu, Alignment Forum dan Pelatihan Dasar CPNS dinilai menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan kompetensi daerah dengan program pengembangan SDM yang dijalankan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), BKD, dan BPSDM.
Sherly menekankan, proses pengembangan ASN harus diawali dengan pemetaan kebutuhan daerah, mulai dari identifikasi persoalan hingga penentuan kompetensi yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
Ia juga meminta BPSDM Maluku Utara memperkuat koordinasi dengan LAN agar transformasi pengembangan kapasitas ASN tidak sekadar menghasilkan peserta pelatihan, tetapi melahirkan aparatur yang memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan strategis daerah.
BPSDM harus menjadi institusi yang meningkatkan kapasitas ASN agar memiliki skill yang benar-benar dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah di Maluku Utara,” katanya.
Sherly turut mengapresiasi dukungan BKN yang sejak awal 2025 aktif mendampingi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam penerapan manajemen talenta. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi fondasi untuk membangun birokrasi yang lebih cepat, efektif, dan produktif
Ia bahkan berharap Maluku Utara dapat menjadi proyek percontohan pengembangan ASN di wilayah kepulauan sekaligus berkembang menjadi pusat pelatihan aparatur bagi kawasan Indonesia Timur.
“Harapan saya, suatu saat BPSDM Maluku Utara bisa menjadi learning center untuk Indonesia Timur, bukan hanya meningkatkan kapasitas SDM di daerah ini, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran bagi daerah kepulauan lainnya,” ujarnya.
Sherly juga berpesan agar seluruh peserta Pelatihan Dasar CPNS memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membangun pola pikir yang adaptif sebagai bekal pengembangan karier di lingkungan pemerintahan.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani nota kesepahaman dengan PT Taspen terkait penyelenggaraan produk asuransi bagi ASN di lingkungan pemerintah provinsi.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi talk show yang menghadirkan Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufik, dan Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir sebagai narasumber.
Acara turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta ratusan peserta Pelatihan Dasar CPNS.
